Nggak Penting, Muhammadiyah Minta Pembuatan RUU Ormas Dihentikan


Jakarta, Proses pembuatan Rancangan Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) dinilai Pengurus Pusat Muhammadiyah tidak penting sekaligus tidak dibutuhkan masyarakat. Karena itu setelah melalui pengkajian, Muhammadiyah meminta supaya proses pembuatan RUU ini dihentikan.

“Pembahasan RUU Ormas tidak urgent dan tidak diperlukan masyarakat,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Dr H Agung Danarto, M.Ag, saat membacakan pokok pikiran dan sikap Muhammadiyah terhadap RUU Ormas di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Kamis siang (28/3/2013).

Menurut Muhammadiyah, bila alasannya adalah untuk menjaga ketertiban dan kerukunan masyarakat, pemerintah hendaknya berusaha melaksanakan UU Yayasan sebagaimana mestinya dan memprioritaskan penyelesaian UU Perkumpulan.

Alasan lain dari penolakan Muhammadiyah terhadap RUU Ormas adalah  karena draft RUU Ormas yang dibahas DPR saat ini potensial membatasi kebebasan berserikat, memperlemah kreativitas dan perilaku represif dari aparatur pemerintah yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Alasan berikutnya, pembahasan RUU Ormas dinilai Muhammadiyah potensial menimbulkan kegaduhan, instabilitas politik, terutama menjelang pemilu 2014 yang memerlukan suasana kondusif, stabil dan dinamis.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr H Din Syamsuddin, MA., menambahkan, penolakan Muhammadiyah ini setelah melakukan kajian mendalam yang melibatkan pakar-pakar di dua universitas, yakni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).

Terkait asas tunggal Pancasila yang dipaksakan dalam RUU Ormas, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Prof Dr H Din Syamsuddin, MA., mengingatkan supaya tidak ada lagi perdebatan seputar Islam versus Pancasila. Menurut Din, persoalan itu sudah final.

“Jangan kembali membuka luka lama. Jangan sampai muncul mempertentangkan Islam dengan Pancasila,” kata Din dalam konferensi pers menolak RUU Ormas di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (28/3/2013).

Dalam proses penyusunan Pancasila sebagai dasar negara, kata Din, seorang tokoh Muhammadiyah yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum, yakni Ki Bagus Hadikusumo, ikut terlibat aktif. “Pancasila itu sumbangan umat Islam bagi bangsa Indonesia,” lanjut Din.

Karena itu Din meminta supaya tidak ada lagi yang mempertentangkan Islam dengan Pancasila. “Seharusnya negara mengapresiasi kemajemukan. Islam menjadi khazanah kehidupan berbangsa dan bernegara,” ungkapnya.

Soal penolakan terhadap RUU Ormas, Din menghimbau kepada fraksi-fraksi di DPR supaya membuka diri, berlapang dada, menerima aspirasi dari masyarakat.

Khusus kepada kader-kader Muhammadiyah yang ada di berbagai fraksi, termasuk Panja RUU Ormas, Din berpesan supaya mereka menyerap aspirasi tersebut. Sebab hal itu menyangkut eksistensi Muhammadiyah. “Bila tidak, warga Muhammadiyah akan memberi catatan,” pungkasnya.

Sumber : suara-islam.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s